Mahasiswa Berwajah Dua

Mahasiswa identik dengan yang namanya pencarian jati diri. Tak jarang mereka yang notabebe pengen mengekspresikan dirinya dalam pencarian jati diri terkesan overlapping dan berlebihan. Ada beberapa hal menarik yang dialami mahasiswa dalam pencarian jati dirinya. Karena melihat fenomena yang terjadi dikesehariannya, sebagian dari mahasiswa ada yang dengan cara berdemo untuk menunjukkan keeksisan dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa maupun masyarakat demi kebenaran.

Selain itu sebagian mahasiswa yang lain berpendapat bahwa dalam pencarian jati diri dapat diperoleh dengan mengembangkan minat dan bakatnya. Salah satu caranya adalah dengan bergabung di lembaga intra kampus yang memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kemampuan mahasiswanya.

Ada beberapa penyebutan dalam 2 hal ini, yang pertama golongan berwajah dua dan golongan berwajah satu. Dua golongan ini punya pandangan dan tujuan berbeda dalam wajah pergerakannya. Namun terikat dalam satu status yang sama, yaitu mahasiswa.

Nah, golongan berwajah dua adalah mahasiswa yang mempunyai dua seragam dalam kesehariannya. Contohnya aku yang misalkan salah satu anggota di lembaga intra kampus, disisi lain aku juga salah satu kader dari lembaga ekstra kampus. Secara akademis emang yang dilakukan sah-sah aja demi pengembangan jati diri dan karakternya. Siapa coba yang bisa menentang itu. Namun yang menjadi problem ataupun kecemburuan dari masing-masing anggota lainnya adalah seberapa besar porsi dukungan dan sumbangsihnya terhadap kedua lembaga yang ia geluti. Pastilah salah satu darinya ada dilebihkan dan dikurangkan porsinya. Nah..ini loh.

Selain itu juga dengan keberadaannya yang bisa dibilang punya massa dan dukungan dari dalam dan luar lebih mudah dalam memperoleh jabatan di pemerintahan kampus. Yang dikhawatirkan adalah lebih dominannya ia dengan lembaga ekstranya ketimbang lembaga intra. Mahasiswa yang berharap ia sebagai aktivis idealis mesti tersakiti dengan keberpihakannya dengan ‘golongan’. Hal ini yang mengecewakan. Ia membawa nama baik institusi dan akademisi malah tercoreng dan tidak seimbang. Nah...

Kalau uda begini yang menyesal ya mahasiswanya. Kepercayaan yang sudah diterima tidak dapat dijalankan dengan maksimal karena kepentingan ‘golongan’. Satu lagi, si pemangku jabatan di pemerintahan kampus ini akan terbagi konsentrasinya dan dilema dalam pengadaan kegiatan. Ia akan membagi antara mengembangkan SDM golongannya atau mahasiswa secara keseluruhan. Namun menurut hematku, ya pastilah ia lebih mengutamakan golongannya. Lihat saja yang terjadi, ketika si pemangku jabatan tersebut menjabat, ia akan membangu dinasti dari atas hingga jabatan terendah diisi oleh ‘orang-orangnya’.

Sehingga ya bisa jadi kongkalikong politik dapat dengan mudah dijalankan. Karena meiliki ideologi dan tujuan yang sama. Tidak adanya saling tegur menegur dalam mengemban masa bakti. Karena kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dapat ditutupi bersama.

Kalau begini yang rugi siapa?

Ya mahasiswa yang lain.

Menanggapi problema ini sebenarnya ada beberapa solusi. Salah satunya dengan mengadakan sistem koalisi golongan dalam lembaga pemerintahan kampus. Sehingga dengan adanya perbedaan wajah, dapat memberikan stimulus-simulus hangat antar sesama penjabat. Tidak ada rasa kelegowoan jika ternyata terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Sehingga kinerja yang apik dan sesuai dengan koridor akan terlaksana dengan baik.

Satu lagi solusi yang dapat diterapkan adalah membentuk badan pengawas lembaga pemerintahan mahasiswa. Dan untuk yang menjabat di lembaga ini haruslah orang-orang yang paham dan independen.  Sehingga berjalannya roda pemerintahan yang baik mutlak terlaksana. Satua lagi, pihak birokrat juga harus mendukung penuh segala program dan kegiatan positif yang dilaksanakan. Sehingga terciptanya salah satu tri darma perguruan tinggi dapat tercipta.